Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan. Baik dalam jangka menengah atau pun dalam jangka panjang. Namun, masih banyak masyarakat miskin yang memiliki askes terbatas dalam memperoleh pendidikan yang bermutu, dan yang lebih memprihatinkan mereka sama sekali tidak mendapatkan pendidikan.
Hal ini juga dapat disebabkan antara lain karena mahalnya biaya pendidikan, tidak adanya perhatian dari Pemerintah Pusat atau pun Pemerintah Daerah terhadap saudara-saudara kita yang tinggal di daerah Pedalaman Papua. Khususnya Kabupaten Paniai.
Apakah hal ini disebabkan karena sulitnya sarana transportasi yang menghubungkan daerah Kabupaten dengan daerah di distrik-distrik yang ada di wilayah Kabupaten tersebut? Ataukah memang tidak ada guru-guru yang mau ditempatkan di wilayah pedalaman atau pun daerah terpencil untuk mau mengajarkan masyarakat miskin agar mengenal ilmu pendidikan?
Atau juga tidak adanya perhatian Pemerintah terhadap tambahan tunjangan pedalaman atau tambahan lainnya kepada guru-guru yang telah mengajar dan mengabdi di daerah terpencil?
"Bagaimana para guru-guru dapat melakukan pelayanan pendidikan di pedalaman kalau kebutuhan hidup sehari-hari sudah susah dan tidak terpenuhi akibat mahalnya kebutuhan hidup di pedalaman sehingga hal ini sangat berdampak terhadap segala akses".
Pernyataan tersebut dilontarkan Kenny Ikomou. Anggota DPRD Kabupaten Paniia yang membidangi pendidikan setelah melakukan kunjungan kerja di beberapa distrik diwilayah Paniai belum lama ini.
Dia menilai kemiskinan dan pengangguran di tengah masyarakat pedalaman di Paniai dan Nabire tidak pernah dipermasalahkan. Seolah-olah masyarakat telah mendapatkan pelayanan pendidikan yang memadai. Tapi, kini realitasnya sungguh terbalik.
Saat ini mereka tidak mendapatkan akses pendidikan. Berbahasa Indonesia pun tidak mengerti. Apalagi mengenal dan tahu membaca dan berhitung. Hal ini pun mengakibatkan mundurnya dunia pendidikan di kabupaten tersebut. Memang angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten ini tak kalah membuat miris orang-orang yang peduli.
Mana penyebab dan mana akibat? Ibarat lingkaran setan keterpurukan ekonomi dan pendidikan memang sebuah tantangan besar yang saling mempengaruhi. Buruknya perangkat keras pendidikan (ruang belajar dan sekolah, buku, pustaka, dan laboratorium yang kurang), diperparah lagi oleh buruknya kualitas perangkat lunak (kurikulum compang-camping dan gonta-ganti, manajemen pendidikan sekolah yang belum profesional) serta masih kurangnya jumlah dan kualitas guru.
Keterpurukan ini berlangsung di tengah-tengah mengalirnya dana yang sangat besar di kabupaten tersebut. Dengan demikian dana besar tidak menjamin peningkatan mutu pendidikan Karena peningkatan mutu pendidikan hanya merupakan jargon semata bagi pemda dan elit pemerintahan yang sibuk ber-KKN ria.
Karena itu, tutur masyarakat seharusnya tidak perlu berharap banyak pada aparatur pemerintah untuk setia menjadi pelayan mereka. Sudah terlalu banyak bukti bahwa jajaran birokrasi hanya menggunakan masalah rakyat untuk kepentingannya. Bukan untuk mengatasi masalah rakyat itu sendiri.
Dan rakyat tidak perlu khawatir bahwa mereka akan menderita tanpa perhatian pemerintah. Toh, selama ini mereka sudah hidup termasuk hidup menderita. Tanpa pelayanan yang berarti dari pemerintah.
Pemerintah memang telah mengganggarkan dana pendidikan sebanyak 20 persen dari APBN. Tapi, ketika dunia pendidikan telah memasuki era neoliberal pendidikan dana sebanyak itu menurut sebagian kalangan masih terasa kurang. Kita memang patut sadar bahwa masih banyak sektor-sektor publik lain yang harus diperhatikan oleh Pemerintah ketika membuat kebijakan-kebijakan liberalisasi.
Meskipun demikian diakuinya kebijakan yang dapat mendorong majunya dunia pendidikan harus diperioritaskan oleh pemerintah. Khususnya pada persoalan dana, akibatnya, timbullah pendidikan yang mahal dan komersialisasi pendidikan di Negara ini.
Siapa yang bertanggung jawab? Alih-alih membicarakan persoalan pendidikan yang mahal maka siapa pun akan menyalahkan pemerintah di negeri ini. Oleh sebab itu untuk membebaskan masyarakat dari belenggu mahalnya pendidikan saat ini merupakan tanggung jawab pemerintah. Dalam konteks ini masyarakat patut berbangga. Karena pemerintah daerah tidak membebankan uang pendaftaran masuk ke sekolah negeri.
Sumber :
Oktovianus Pogau
Jl Christina Martha Tiahahu
Kelurahan Kalibobo Nabire
oktovianus_pogau@yahoo.co.id
0984 23444
Minggu, 13 Februari 2011
PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN MASYARAKAT MISKIN SEBAGAI SOLUSI PEMBANGUNAN DI INDONESIA
PENGARUH PENDIDIKAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
Pada era globalisasi peluang untuk memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dari suatu negara akan semakin besar jika didukung oleh SDM yang memiliki: (1) pengetahuan dan kemampuan dasar untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dan dinamika pembangunan yang tengah berlangsung; (2) jenjang pendidikan yang semakin tinggi; (3) keterampilan keahlian yang berlatarbelakang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek); dan (4) kemampuan untuk menghasilkan produk-produk yang, baik dari kualitas maupun harga, mampu bersaing dengan produk-produk lainnya di pasar global. Menurut McRay (1994), fenomena kemajuan ekonomi bangsa-bangsa di Asia Timur pada dasarnya merujuk pada faktor-faktor: (1) keluwesan untuk melakukan diversifikasi produk sesuai dengan tuntutan pasar; (2) kemampuan penguasaan teknologi cepat melalui reverse engineering (contoh: computer clone); (3) besarnya tabungan masyarakat; (4) mutu pendidikan yang baik; dan (5) etos kerja. Diantara faktor-faktor tersebut, pendidikan (faktor 4) adalah merupakan simpul atau katalisator yang menyebabkan faktor-faktor 1,2,3 dan 5 terjadi. Ilustrasi ini memberikan aksentuasi tentang betapa pembangunan pendidikan sebagai upaya pengembangan sumberdaya manusia (SDM) menjadi semakin penting dalam pembangunan suatu bangsa.
Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial: pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan welfare dependency yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah.
Memasuki abad ke-21, paradigma pembangunan yang merujuk knowledge-based economy tampak kian dominan. Paradigma ini menegaskan tiga hal. Pertama, kemajuan ekonomi dalam banyak hal bertumpu pada basis dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, hubungan kausalitas antara pendidikan dan kemajuan ekonomi menjadi kian kuat dan solid. Ketiga, pendidikan menjadi penggerak utama dinamika perkembangan ekonomi, yang mendorong proses transformasi struktural berjangka panjang. Sebagai ilustrasi, Jepang adalah negara Asia pertama yang menjadi pelopor pembangunan perekonomian berbasis ilmu pengetahuan. Setelah Jepang, menyusul negara-negara Asia Timur lain seperti Singapura, China, Taiwan, Hongkong, dan Korea Selatan.
PEMERATAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA
Indonesia adalah negara berkembang yang masih mengalami berbagai proses pembangunan. Di sektor pendidikan, Indonesia masih kurang mengembangkan SDM yang dimiliki masyarakat. Buktinya, dalam sebuah survei mutu pendidikan, Indonesia menempati urutan ketiga dari bawah di antara 40 negara lain.
Sistem pendidikan di Indonesia selalu disesuaikan dengan kondisi politik dan birokrasi yang ada. Padahal menurut saya, itu bukanlah masalah utama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang lebih penting adalah bagaimana pelaksanaan di lapangan, termasuk kurangnya pemerataan pendidikan, terutama di daerah tertinggal.
Dapat terlihat bahwa pemerataan pendidikan di Indonesia belum tercapai, seperti dapat terlihat pada tahun 1999 angkaa Partisipasi Murni (APM) untuk anak usia SD mencapai 94,4%. Namun, APM untuk usia SLTP masih berkisar 54,8% dan SLTA 31,5%. Ketidakmerataan ini umumnya terjadi pada kelompok masyarakat pedesaan dan kelompok miskin. Pemerataan pendidikan masyarakat miskin di Indonesia dapat dibagi menjadi pemerataan pendidikan formal dan non-formal.
Jika melihat angka partisipasi murni untuk usia SMP tahun 2005/2006 (data dari Depdiknas) maka menunjukkan angka 62,06% yang berarti 37,94% yang tidak dapat melanjutkan ke pendidikan SMP. Itupun belum memperhitungkan jumlah anak yang putus sekolah, maka jumlah tersebut akan berkurang. APM sebesar 42,64% pada level SMU, menunjukkan lebih besarnya jumlah anak usia SMU yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke level SMU. Hal ini juga belum memperhitungkan anak putus sekolah di level pendidikan SMU.
FAKTOR PENGARUH PENDIDIKAN MASYARAKAT MISKIN RENDAH
Pemerataan pendidikan di Indonesia merupakan masalah yang sangat rumit. Ketidakmerataan pendidikan di Indonesia ini terjadi pada lapisan masyarakat miskin. Faktor yang mempengaruhi ketidakmerataan ini disebabkan oleh faktor finansial atau keuangan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin mahal biaya yang dikeluarkan oleh individu. Indonesia merupakan negara berkembang yang sebagian besar masyarakatnya hidup pada taraf yang tidak berkecukupan. Masyarakat menganggap bahwa banyak yang lebih penting daripada sekedar membuang-buang uang mereka untuk bersekolah. Selain itu, biaya pendidikan di Indonesia yang relatif mahal jika dibandingkan negara lain meskipun biaya di beberapa tingkat pendidikan telah dibebaskan.
Terlihat bahwa faktor biaya menjadikan pendidikan masyarakat miskin menjadi lebih rendah dibandingkan masyarakat kota. Akses tempat tinggal pun dapat menjadi faktor rendahnya pendidikan masyarakat miskin. Masyarakat miskin yang biasanya bertempat tinggal di desa-desa memiliki akses jalan yang sulit dijangkau. Sehingga pendidikan yang masuk ke dalam masyarakt miskinpun menjadi minim, padahal desa dapat membantu perekonomian menjadi lebih baik. Disini terlihat dari Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah namun Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memiliki pendidikan, sehingga SDA yang melimpah kurang dimanfaatkan sebaik mungkin. Tidak hanya ditekankan pendidikan formal saja untuk dapat mengelola SDA, bisa saja pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan pemerintah untuk warga miskin agar dapat memanfaatkan SDA sebaik mungkin sehingga dapat memajukan dan membangun perekonomian.
Fenomena yang ada di Indonesia cukup ironis. Banyaknya lulusan sekolah tingkat menengah dan perguruan tinggi setiap tahunnya, ternyata tidak sebanding dengan lowongan pekerjaan yang disediakan. Hal itu jelas menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Bahkan angka pengangguran mencapai 9,5% per tahun. Untuk menuju pemerataan pendidikan yang efektif dan menyeluruh, kita perlu mengetahui beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi sektor pendidikan kita. Permasalahan itu antara lain mengenai keterbatasan daya tampung, kerusakan sarana prasarana, kurangnya tenaga pengajar, proses pembelajaran yang konvensional, dan keterbatasan anggaran. Hal inipun menjadi faktor pengaruh pendidikan masyarakat miskin menjadi rendah.
UPAYA PEMERINTAH MENANGGULANGI KETIDAKMERATAAN PENDIDIKAN
Merujuk UUD 1945 pasal 31 ayat 4, negara memiliki kewajiban untuk mengatasi rendahnya kemampuan sebagian masyarakat dalam membiayai pendidikan. Akan tetapi sayang, Namun UUD ’45 ternyata bukanlah landasan konstitusi yang dapat memaksa pemerintah untuk melaksanakan amanatnya. Pada kenyataannya, alokasi APBN pada bidang pendidikan masih saja pada bilangan yang sangat jauh dari ketentuan. Ironisnya biaya pendidikan semakin melambung tinggi tanpa mampu dikendalikan bahkan oleh pemerintah sekalipun. Tentu saja hal ini semakin memupuskan harapan rakyat miskin untuk mampu menjamah pendidikan yang layak dan berkualitas. Padahal pendidikan adalah hak mendasar dari setiap warganegara dalam rangka memperbaiki masa depan hidup generasi bangsa..
Dengan seiring berjalannya waktu, mengingat bahwa pendidikan itu sangat penting karena merupakan faktor yang menunjang kemajuan suatu negara, maka dewasa ini pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakatnya, hal itu dapat dilihat sejak tahun 1984, Indonesia telah berupaya untuk memeratakan pendidikan formal Sekolah Dasar, kemudian dilanjutkan dengan Wajib Belajar Sembilan Tahun pada tahun 1994. Selain itu, pemerintah semakin intensif untuk memberikan bantuan berupa beasiswa, seperti Gerakan Orang Tua Asuh, Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Pengalihan alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah yang sebagian diperuntukkan bagi sektor pendidikan dan kesehatan mungkin bisa menjadi penghibur meski pada dasarnya, pendanaan sektor pendidikan seharusnya tidak mempersyaratkan naiknya harga BBM. Dari dana kompensasi bidang pendidikan direncanakan terdistribusi dalam bentuk beasiswa. Sekitar 9,6 juta anak kurang mampu usia sekolah menjadi sasaran dari program alokasi ini. Pada tahun 2003, setidaknya 1 dari 4 penduduk Indonesia termasuk miskin. Jika total penduduk Indonesia adalah sekitar 220 juta jiwa, maka berarti ada sekitar 60 juta jiwa saudara kita yang dalam kategori miskin. Artinya, apa yang sekarang sedang direncanakan pemerintah sangat mungkin belum dapat menjangkau semua rakyat miskin. Memang dibutuhkan cukup waktu untuk sampai ke situ. Yang jelas awal menuju ke arah itu telah dimulai. Dalam konteks ini sebaiknya dibuat suatu kriteria siapa-siapa saja yang urgen untuk mendapatkan bantuan, dan siapa saja yang bisa menunggu giliran berikutnya. Kriteria itu penting agar keputusan seleksi tidak sampai menimbulkan gejolak di masyarakat paling bawah. Oleh karena itu, proses seleksi seharusnya benar-benar dilakukan terbuka yang didasarkan oleh data lapangan yang seakurat mungkin. Terlebih, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap praktik distribusi anggaran yang dilakukan pemerintah sering berada di titik rendah.
Pemerataan pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang pembangunan Negara. Pemerataan pendidikan ini belum dilakukan secara merata terutama di kalangan masyarakat miskin. Pendidikan di Indonesia yang relatif mahal dan mayoritas penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan membuat pendidikan itu tidak merata dikalangan masyarakat miskin. Pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi ketidakmerataan pendidikan ini dengan cara Wajib Belajar Sembilan Tahun, pemberian beasiswa-beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu atau miskin, kemudian memberikan Bantuan Dana Operasional (BOS). Walaupun sudah diadakan sekolah gratis, Bantuan Dana Operasional (BOS), ataupun alokasi dana BBM, namun bantuan yang diberikan belum merata. Masih banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan apa yang meharusnya mereka dapatkan, padahal seluruh rakyat berhak mendapatkan pendidikan yang layak.
Pada era globalisasi peluang untuk memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dari suatu negara akan semakin besar jika didukung oleh SDM yang memiliki: (1) pengetahuan dan kemampuan dasar untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dan dinamika pembangunan yang tengah berlangsung; (2) jenjang pendidikan yang semakin tinggi; (3) keterampilan keahlian yang berlatarbelakang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek); dan (4) kemampuan untuk menghasilkan produk-produk yang, baik dari kualitas maupun harga, mampu bersaing dengan produk-produk lainnya di pasar global. Menurut McRay (1994), fenomena kemajuan ekonomi bangsa-bangsa di Asia Timur pada dasarnya merujuk pada faktor-faktor: (1) keluwesan untuk melakukan diversifikasi produk sesuai dengan tuntutan pasar; (2) kemampuan penguasaan teknologi cepat melalui reverse engineering (contoh: computer clone); (3) besarnya tabungan masyarakat; (4) mutu pendidikan yang baik; dan (5) etos kerja. Diantara faktor-faktor tersebut, pendidikan (faktor 4) adalah merupakan simpul atau katalisator yang menyebabkan faktor-faktor 1,2,3 dan 5 terjadi. Ilustrasi ini memberikan aksentuasi tentang betapa pembangunan pendidikan sebagai upaya pengembangan sumberdaya manusia (SDM) menjadi semakin penting dalam pembangunan suatu bangsa.
Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial: pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan welfare dependency yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah.
Memasuki abad ke-21, paradigma pembangunan yang merujuk knowledge-based economy tampak kian dominan. Paradigma ini menegaskan tiga hal. Pertama, kemajuan ekonomi dalam banyak hal bertumpu pada basis dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, hubungan kausalitas antara pendidikan dan kemajuan ekonomi menjadi kian kuat dan solid. Ketiga, pendidikan menjadi penggerak utama dinamika perkembangan ekonomi, yang mendorong proses transformasi struktural berjangka panjang. Sebagai ilustrasi, Jepang adalah negara Asia pertama yang menjadi pelopor pembangunan perekonomian berbasis ilmu pengetahuan. Setelah Jepang, menyusul negara-negara Asia Timur lain seperti Singapura, China, Taiwan, Hongkong, dan Korea Selatan.
PEMERATAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA
Indonesia adalah negara berkembang yang masih mengalami berbagai proses pembangunan. Di sektor pendidikan, Indonesia masih kurang mengembangkan SDM yang dimiliki masyarakat. Buktinya, dalam sebuah survei mutu pendidikan, Indonesia menempati urutan ketiga dari bawah di antara 40 negara lain.
Sistem pendidikan di Indonesia selalu disesuaikan dengan kondisi politik dan birokrasi yang ada. Padahal menurut saya, itu bukanlah masalah utama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang lebih penting adalah bagaimana pelaksanaan di lapangan, termasuk kurangnya pemerataan pendidikan, terutama di daerah tertinggal.
Dapat terlihat bahwa pemerataan pendidikan di Indonesia belum tercapai, seperti dapat terlihat pada tahun 1999 angkaa Partisipasi Murni (APM) untuk anak usia SD mencapai 94,4%. Namun, APM untuk usia SLTP masih berkisar 54,8% dan SLTA 31,5%. Ketidakmerataan ini umumnya terjadi pada kelompok masyarakat pedesaan dan kelompok miskin. Pemerataan pendidikan masyarakat miskin di Indonesia dapat dibagi menjadi pemerataan pendidikan formal dan non-formal.
- Pendidikan Formal
Jika melihat angka partisipasi murni untuk usia SMP tahun 2005/2006 (data dari Depdiknas) maka menunjukkan angka 62,06% yang berarti 37,94% yang tidak dapat melanjutkan ke pendidikan SMP. Itupun belum memperhitungkan jumlah anak yang putus sekolah, maka jumlah tersebut akan berkurang. APM sebesar 42,64% pada level SMU, menunjukkan lebih besarnya jumlah anak usia SMU yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke level SMU. Hal ini juga belum memperhitungkan anak putus sekolah di level pendidikan SMU.
- Pendidikan Non-formal
FAKTOR PENGARUH PENDIDIKAN MASYARAKAT MISKIN RENDAH
Pemerataan pendidikan di Indonesia merupakan masalah yang sangat rumit. Ketidakmerataan pendidikan di Indonesia ini terjadi pada lapisan masyarakat miskin. Faktor yang mempengaruhi ketidakmerataan ini disebabkan oleh faktor finansial atau keuangan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin mahal biaya yang dikeluarkan oleh individu. Indonesia merupakan negara berkembang yang sebagian besar masyarakatnya hidup pada taraf yang tidak berkecukupan. Masyarakat menganggap bahwa banyak yang lebih penting daripada sekedar membuang-buang uang mereka untuk bersekolah. Selain itu, biaya pendidikan di Indonesia yang relatif mahal jika dibandingkan negara lain meskipun biaya di beberapa tingkat pendidikan telah dibebaskan.
Terlihat bahwa faktor biaya menjadikan pendidikan masyarakat miskin menjadi lebih rendah dibandingkan masyarakat kota. Akses tempat tinggal pun dapat menjadi faktor rendahnya pendidikan masyarakat miskin. Masyarakat miskin yang biasanya bertempat tinggal di desa-desa memiliki akses jalan yang sulit dijangkau. Sehingga pendidikan yang masuk ke dalam masyarakt miskinpun menjadi minim, padahal desa dapat membantu perekonomian menjadi lebih baik. Disini terlihat dari Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah namun Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memiliki pendidikan, sehingga SDA yang melimpah kurang dimanfaatkan sebaik mungkin. Tidak hanya ditekankan pendidikan formal saja untuk dapat mengelola SDA, bisa saja pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan pemerintah untuk warga miskin agar dapat memanfaatkan SDA sebaik mungkin sehingga dapat memajukan dan membangun perekonomian.
Fenomena yang ada di Indonesia cukup ironis. Banyaknya lulusan sekolah tingkat menengah dan perguruan tinggi setiap tahunnya, ternyata tidak sebanding dengan lowongan pekerjaan yang disediakan. Hal itu jelas menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Bahkan angka pengangguran mencapai 9,5% per tahun. Untuk menuju pemerataan pendidikan yang efektif dan menyeluruh, kita perlu mengetahui beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi sektor pendidikan kita. Permasalahan itu antara lain mengenai keterbatasan daya tampung, kerusakan sarana prasarana, kurangnya tenaga pengajar, proses pembelajaran yang konvensional, dan keterbatasan anggaran. Hal inipun menjadi faktor pengaruh pendidikan masyarakat miskin menjadi rendah.
UPAYA PEMERINTAH MENANGGULANGI KETIDAKMERATAAN PENDIDIKAN
Merujuk UUD 1945 pasal 31 ayat 4, negara memiliki kewajiban untuk mengatasi rendahnya kemampuan sebagian masyarakat dalam membiayai pendidikan. Akan tetapi sayang, Namun UUD ’45 ternyata bukanlah landasan konstitusi yang dapat memaksa pemerintah untuk melaksanakan amanatnya. Pada kenyataannya, alokasi APBN pada bidang pendidikan masih saja pada bilangan yang sangat jauh dari ketentuan. Ironisnya biaya pendidikan semakin melambung tinggi tanpa mampu dikendalikan bahkan oleh pemerintah sekalipun. Tentu saja hal ini semakin memupuskan harapan rakyat miskin untuk mampu menjamah pendidikan yang layak dan berkualitas. Padahal pendidikan adalah hak mendasar dari setiap warganegara dalam rangka memperbaiki masa depan hidup generasi bangsa..
Dengan seiring berjalannya waktu, mengingat bahwa pendidikan itu sangat penting karena merupakan faktor yang menunjang kemajuan suatu negara, maka dewasa ini pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakatnya, hal itu dapat dilihat sejak tahun 1984, Indonesia telah berupaya untuk memeratakan pendidikan formal Sekolah Dasar, kemudian dilanjutkan dengan Wajib Belajar Sembilan Tahun pada tahun 1994. Selain itu, pemerintah semakin intensif untuk memberikan bantuan berupa beasiswa, seperti Gerakan Orang Tua Asuh, Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Pengalihan alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah yang sebagian diperuntukkan bagi sektor pendidikan dan kesehatan mungkin bisa menjadi penghibur meski pada dasarnya, pendanaan sektor pendidikan seharusnya tidak mempersyaratkan naiknya harga BBM. Dari dana kompensasi bidang pendidikan direncanakan terdistribusi dalam bentuk beasiswa. Sekitar 9,6 juta anak kurang mampu usia sekolah menjadi sasaran dari program alokasi ini. Pada tahun 2003, setidaknya 1 dari 4 penduduk Indonesia termasuk miskin. Jika total penduduk Indonesia adalah sekitar 220 juta jiwa, maka berarti ada sekitar 60 juta jiwa saudara kita yang dalam kategori miskin. Artinya, apa yang sekarang sedang direncanakan pemerintah sangat mungkin belum dapat menjangkau semua rakyat miskin. Memang dibutuhkan cukup waktu untuk sampai ke situ. Yang jelas awal menuju ke arah itu telah dimulai. Dalam konteks ini sebaiknya dibuat suatu kriteria siapa-siapa saja yang urgen untuk mendapatkan bantuan, dan siapa saja yang bisa menunggu giliran berikutnya. Kriteria itu penting agar keputusan seleksi tidak sampai menimbulkan gejolak di masyarakat paling bawah. Oleh karena itu, proses seleksi seharusnya benar-benar dilakukan terbuka yang didasarkan oleh data lapangan yang seakurat mungkin. Terlebih, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap praktik distribusi anggaran yang dilakukan pemerintah sering berada di titik rendah.
Pemerataan pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang pembangunan Negara. Pemerataan pendidikan ini belum dilakukan secara merata terutama di kalangan masyarakat miskin. Pendidikan di Indonesia yang relatif mahal dan mayoritas penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan membuat pendidikan itu tidak merata dikalangan masyarakat miskin. Pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi ketidakmerataan pendidikan ini dengan cara Wajib Belajar Sembilan Tahun, pemberian beasiswa-beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu atau miskin, kemudian memberikan Bantuan Dana Operasional (BOS). Walaupun sudah diadakan sekolah gratis, Bantuan Dana Operasional (BOS), ataupun alokasi dana BBM, namun bantuan yang diberikan belum merata. Masih banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan apa yang meharusnya mereka dapatkan, padahal seluruh rakyat berhak mendapatkan pendidikan yang layak.
Kemiskinan-Pendidikan-Kebodohan satu paket yang tak terpisahkan di Bali
Jika angka-angka yang dipublikasi oleh BPS sudah tidak dapat dipercaya lagi, lalu apalagi yang bisa dipercaya di negeri ini?. Ketika rakyat sedang berada dalam kemiskinan, yang mengaku wakil rakyat justru dengan merasa tidak bersalah mendapatkan tunjangan ini dan itu, dimanakah hati nurani para pemimpin ini? Kemiskinan merupakan suatu keadaan, sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup yang menggambarkan kekurangan materi, biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, dan kesempatan pendidikan (http://id.wikipedia.org).
Kalau kita renungkan sebuah kalimat yang berbunyi demikian „ Karena masyarakat miskin makanya mereka tidak bisa sekolah dan akhirnya mereka tetap bodoh“ Coba kita renungkan lagi kalimat yang berbeda namun bermakna agak mirip „ Karena masyarakat bodoh, makanya masyarakat menjadi miskin sehingga mereka tidak bisa sekolah“ atau juga renungkan kalimat yang lainnya „ Karena masyarakat tidak sekolah makanya mereka tetap bodoh dan akhirnya mereka menjadi miskin“ Kalimat tersebut mengandung makna bahwa persoalan kemiskinan, pendidikan, dan kebodohan adalah satu paket persoalan yang harus dituntaskan bersamaan.
Kemiskinan dapat disebabkan karena individu yang malas bekerja sehingga ia menjadi miskin namun hal ini sangat kecil jumlahnya di masyarkat kita walaupun memang ada. Ada indikasi lain bahwa kemiskinan masyarakat kita karena kesalahan struktur sosial dan kurangnya perhatian pemerintah.
Menurut catatan ADB, ternyata mayoritas masyarakat miskin Indonesia bekerja di sektor pertanian, artinya jika penduduk Indonesia yang bekerja di sector pertanian berjumlah 100 juta orang, kita dapat
membayangkan berapa banyaknya masyarakat Indonesia berada pada garis kemiskinan. Jika kita lihat masyarakat Bali yang masih mayoritas sebagai petani, itu juga dapat dipakai sebagai indikator bahwa
masyarakat Bali masih banyak berada dalam garis kemiskinan walapun sektor pariwisata memang harus diakui telah berhasil menjadi primadona Bali. Karena masyarakat Bali mayoritas sebagai petani, ada juga indikasi bahwa mereka tidak akan mampu menyekolahkan anak-anak mereka sampai benar-benar siap untuk bekerja. Jika semakin banyak anak-anak kita yang putus sekolah, bagaimana Bali ini bisa ajeg?
Dalam kontek pembangunan ke depan, sudah saatnya yel-yel dan dogma lama yang bernuansakan rayuan pulau kelapa dihilangkan karena itu juga membuat kita menjadi bangsa yang manja dan tak mau bekerja keras. Tidak ada lagi tongkat menjadi tanaman, tidak ada lagi nyiur hijau melambai-lambai, tidak ada lagi lautan menjadi kolam susu. Kita harus mau mengakui bahwa kita telah menjadi miskin, tanah sudah tidak sesubur dulu lagi karena tanah kita sudah terkena dampak penyempitan lahan dan
tercemar limbah. Kita harus mau mengakui bahwa kita bangsa yang korup karena memang benar adanya. Seiring dengan itu marilah kita sadar diri bahwa perjuangan saat ini bukanlah melawan penjajahan fisik namun kemiskinan, kebodohan dan peperangan melawan korupsi.
Coba kita lihat bangsa lain seperti Jepang, kenapa mereka mampu menjadi bangsa yang besar dan diperhitungkan di muka bumi ini, walaupun sebenarnya mereka tidak memiliki kekayaan alam semelimpah kekayaan alam Indonesia. Karena masyarkatnya yang tidak manja dan pekerja keras, masyarakat yang tekun menuntut ilmu, masyarakat yang tidak korup, masyarakat yang mau mengakui bahwa dirinya memang miskin sehingga mereka harus bekerja keras. Pemimpin yang bersih dan berjiwa kesatria (mau mengakui kesalahan jika memang bersalah), kelian, lurah, camat, bupati, gubernur, menteri menteri yang mau memperjuangkan kepentingan rakyat, pemimpin yang layak ditiru dan digugu serta mampu menggerakkan masyarakat untuk bekerja keras sangat dinanti-nantikan saat ini.
Minimal tiga bidang yang menjadi dasar kebangkitan dan kemajuan sebuah bangsa dengan asumsi, tidak ada korupsi lagi.
Bidang pangan
Ada anggapan yang mengatakan, jika masyarakat cukup pangan menurut standar gizi dan nutrisi yang ideal maka masyarakat akan hidup sehat. Artinya, pembangunan diarahkan untuk memenuhi pangan masyarakat, pangan tidak saja bermakna „beras“ namun juga termasuk jenis pangan yang lainnya. Harus ada inovasi-inovasi untuk menggerakankan sector pertanian agar berdaya dan bangga dengan sektor pertanian yang memang nyata-nyata masih dilakoni oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Sekolah-sekolah, fakultas pertanian digairahkan lagi bila perlu diberikan beasiswa khusus bagi mereka yang mau melanjutkan ke bidang tersebut dan tentu juga diarahkan untuk menjadi wirausahawan dibidang pertanian. Budidaya dengan sentuhan teknologi dan pembinaan petani untuk menjadi petani yang mampu bekerja dengan prinsip agrobisnis. Daripada membuat petani Vietnam menjadi kaya, kenapa tidak petani kita saja yang disubsidi agar mampu hidup layak? Daripada mensubsidi sepakbola kenapa petani ditinggalkan? Sektor perbankkan yang memiliki kebijakan khusus untuk penyaluran modal ke petani masih terus diperlukan, pembinaan para penyuluh pertanian yang sempat hilang digairahkan kembali.
Bidang kesehatan
Sangat aneh sekali kita lihat, hampir setiap tahun kita mendengar dan menyaksikan namanya wabah demam berdarah, flu burung, dan berbagai jenis wabah lainnya, kenapa bisa terus terjadi? Persoalannya karena bidang kesehatan masih kurang mendapat perhatian yang serius, jikalau ada pembangunan rumah sakit yang canggih dan mewah itu hanyalah tujuan bisnis semata seolah-olah perkembangan jumlah orang sakit akan menjadi trend positip bagi keuntungan pengelola rumah sakit. Kenapa kita tidak menyadari semua itu? Kalau penyakit atau wabah bisa dicegah kenapa harus terjadi setiap tahun? Kalau pulau Bali sampai terpublikasi dan terindikasi sebagai pulau yang tidak sehat, karena masyarakatnya yang banyak sakit, apa jadinya pulau ini?
Ada indikasi, banyak para pekerja dibidang kesehatan tidak dilandasi pada prinsip pelayanan kemanusiaan yang sesungguhnya karena dari rekrutmen awal sudah harus membayar dengan harga yang mahal sehingga melahirkan seorang pekerja yang juga tidak sungguh-sungguh melayani sesama. Ditambah lagi memang kurangnya perhatian pemerintah terhadap bidang kesehatan, seolah-olah keberadaan penyakit dibiarkan begitu saja. Daripada memberikan tunjangan kepada anggota dewan yang sudah kaya dengan gajinya, kenapa tidak dipakai untuk subsidi bidang kesehatan bagi masyarakat miskin saja. Kenapa para petugas kesehatan hanya menunggu pasien di rumah sakit?, bukankah melakukan pengamatan langsung di lapangan jauh lebih baik sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin.
Bidang pendidikan
Kalau Kabupaten Jembrana mampu meng-gratiskan sekolah, kenapa kabupaten lain di Bali tidak mau berbuat yang sama? Bukankah Jembrana tidak lebih kaya dari yang lainnya? Artinya, masih kurangnya pemerintah pada bidang pendidikan masih sangat terasa. Besarnya angka drop-out masih dianggap biasa-biasa saja, kurangnya fasilitas sekolah negeri, rendahnya kualitas guru imbas dari rendahnya pendapatnya kurang mendapat perhatian yang serius sehingga lagu Iwan Fals dengan judul Oemar Bakrie menjadi lagu wajib tiap bulan sampai saat ini. Rekrutment calon guru yang berbau KKN masih tetap ada di tengah raungan reformasi. Daripada mensubsidi sepakbola kenapa tidak membangun perpustakaan keliling, internet keliling, dan fasilitas lain yang berkaitan dengan pendidikan. Bukan berarti mengganggap sepakbola tidak penting, namun ada yang lebih penting untuk diperhatikan. Jika masyarakat kita pintar (bukan sok pintar) maka pembangunan akan dapat dilakukan dengan baik. Jika masyarakat kita bodoh karena tidak mendapatkan pendidikan yang cukup, maka kita akan menjadi masyarakat yang gampang ditipu termasuk juga oleh pemimpin kita sendiri.
Akhirnya, jika bangsa cukup makan, rumah, dan juga pakaian maka bangsa ini hidup sehat dan mampu menuntut ilmu dengan baik untuk perbaikan generasi yang akan datang.
Kalau kita renungkan sebuah kalimat yang berbunyi demikian „ Karena masyarakat miskin makanya mereka tidak bisa sekolah dan akhirnya mereka tetap bodoh“ Coba kita renungkan lagi kalimat yang berbeda namun bermakna agak mirip „ Karena masyarakat bodoh, makanya masyarakat menjadi miskin sehingga mereka tidak bisa sekolah“ atau juga renungkan kalimat yang lainnya „ Karena masyarakat tidak sekolah makanya mereka tetap bodoh dan akhirnya mereka menjadi miskin“ Kalimat tersebut mengandung makna bahwa persoalan kemiskinan, pendidikan, dan kebodohan adalah satu paket persoalan yang harus dituntaskan bersamaan.
Kemiskinan dapat disebabkan karena individu yang malas bekerja sehingga ia menjadi miskin namun hal ini sangat kecil jumlahnya di masyarkat kita walaupun memang ada. Ada indikasi lain bahwa kemiskinan masyarakat kita karena kesalahan struktur sosial dan kurangnya perhatian pemerintah.
Menurut catatan ADB, ternyata mayoritas masyarakat miskin Indonesia bekerja di sektor pertanian, artinya jika penduduk Indonesia yang bekerja di sector pertanian berjumlah 100 juta orang, kita dapat
membayangkan berapa banyaknya masyarakat Indonesia berada pada garis kemiskinan. Jika kita lihat masyarakat Bali yang masih mayoritas sebagai petani, itu juga dapat dipakai sebagai indikator bahwa
masyarakat Bali masih banyak berada dalam garis kemiskinan walapun sektor pariwisata memang harus diakui telah berhasil menjadi primadona Bali. Karena masyarakat Bali mayoritas sebagai petani, ada juga indikasi bahwa mereka tidak akan mampu menyekolahkan anak-anak mereka sampai benar-benar siap untuk bekerja. Jika semakin banyak anak-anak kita yang putus sekolah, bagaimana Bali ini bisa ajeg?
Dalam kontek pembangunan ke depan, sudah saatnya yel-yel dan dogma lama yang bernuansakan rayuan pulau kelapa dihilangkan karena itu juga membuat kita menjadi bangsa yang manja dan tak mau bekerja keras. Tidak ada lagi tongkat menjadi tanaman, tidak ada lagi nyiur hijau melambai-lambai, tidak ada lagi lautan menjadi kolam susu. Kita harus mau mengakui bahwa kita telah menjadi miskin, tanah sudah tidak sesubur dulu lagi karena tanah kita sudah terkena dampak penyempitan lahan dan
tercemar limbah. Kita harus mau mengakui bahwa kita bangsa yang korup karena memang benar adanya. Seiring dengan itu marilah kita sadar diri bahwa perjuangan saat ini bukanlah melawan penjajahan fisik namun kemiskinan, kebodohan dan peperangan melawan korupsi.
Coba kita lihat bangsa lain seperti Jepang, kenapa mereka mampu menjadi bangsa yang besar dan diperhitungkan di muka bumi ini, walaupun sebenarnya mereka tidak memiliki kekayaan alam semelimpah kekayaan alam Indonesia. Karena masyarkatnya yang tidak manja dan pekerja keras, masyarakat yang tekun menuntut ilmu, masyarakat yang tidak korup, masyarakat yang mau mengakui bahwa dirinya memang miskin sehingga mereka harus bekerja keras. Pemimpin yang bersih dan berjiwa kesatria (mau mengakui kesalahan jika memang bersalah), kelian, lurah, camat, bupati, gubernur, menteri menteri yang mau memperjuangkan kepentingan rakyat, pemimpin yang layak ditiru dan digugu serta mampu menggerakkan masyarakat untuk bekerja keras sangat dinanti-nantikan saat ini.
Minimal tiga bidang yang menjadi dasar kebangkitan dan kemajuan sebuah bangsa dengan asumsi, tidak ada korupsi lagi.
Bidang pangan
Ada anggapan yang mengatakan, jika masyarakat cukup pangan menurut standar gizi dan nutrisi yang ideal maka masyarakat akan hidup sehat. Artinya, pembangunan diarahkan untuk memenuhi pangan masyarakat, pangan tidak saja bermakna „beras“ namun juga termasuk jenis pangan yang lainnya. Harus ada inovasi-inovasi untuk menggerakankan sector pertanian agar berdaya dan bangga dengan sektor pertanian yang memang nyata-nyata masih dilakoni oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Sekolah-sekolah, fakultas pertanian digairahkan lagi bila perlu diberikan beasiswa khusus bagi mereka yang mau melanjutkan ke bidang tersebut dan tentu juga diarahkan untuk menjadi wirausahawan dibidang pertanian. Budidaya dengan sentuhan teknologi dan pembinaan petani untuk menjadi petani yang mampu bekerja dengan prinsip agrobisnis. Daripada membuat petani Vietnam menjadi kaya, kenapa tidak petani kita saja yang disubsidi agar mampu hidup layak? Daripada mensubsidi sepakbola kenapa petani ditinggalkan? Sektor perbankkan yang memiliki kebijakan khusus untuk penyaluran modal ke petani masih terus diperlukan, pembinaan para penyuluh pertanian yang sempat hilang digairahkan kembali.
Bidang kesehatan
Sangat aneh sekali kita lihat, hampir setiap tahun kita mendengar dan menyaksikan namanya wabah demam berdarah, flu burung, dan berbagai jenis wabah lainnya, kenapa bisa terus terjadi? Persoalannya karena bidang kesehatan masih kurang mendapat perhatian yang serius, jikalau ada pembangunan rumah sakit yang canggih dan mewah itu hanyalah tujuan bisnis semata seolah-olah perkembangan jumlah orang sakit akan menjadi trend positip bagi keuntungan pengelola rumah sakit. Kenapa kita tidak menyadari semua itu? Kalau penyakit atau wabah bisa dicegah kenapa harus terjadi setiap tahun? Kalau pulau Bali sampai terpublikasi dan terindikasi sebagai pulau yang tidak sehat, karena masyarakatnya yang banyak sakit, apa jadinya pulau ini?
Ada indikasi, banyak para pekerja dibidang kesehatan tidak dilandasi pada prinsip pelayanan kemanusiaan yang sesungguhnya karena dari rekrutmen awal sudah harus membayar dengan harga yang mahal sehingga melahirkan seorang pekerja yang juga tidak sungguh-sungguh melayani sesama. Ditambah lagi memang kurangnya perhatian pemerintah terhadap bidang kesehatan, seolah-olah keberadaan penyakit dibiarkan begitu saja. Daripada memberikan tunjangan kepada anggota dewan yang sudah kaya dengan gajinya, kenapa tidak dipakai untuk subsidi bidang kesehatan bagi masyarakat miskin saja. Kenapa para petugas kesehatan hanya menunggu pasien di rumah sakit?, bukankah melakukan pengamatan langsung di lapangan jauh lebih baik sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin.
Bidang pendidikan
Kalau Kabupaten Jembrana mampu meng-gratiskan sekolah, kenapa kabupaten lain di Bali tidak mau berbuat yang sama? Bukankah Jembrana tidak lebih kaya dari yang lainnya? Artinya, masih kurangnya pemerintah pada bidang pendidikan masih sangat terasa. Besarnya angka drop-out masih dianggap biasa-biasa saja, kurangnya fasilitas sekolah negeri, rendahnya kualitas guru imbas dari rendahnya pendapatnya kurang mendapat perhatian yang serius sehingga lagu Iwan Fals dengan judul Oemar Bakrie menjadi lagu wajib tiap bulan sampai saat ini. Rekrutment calon guru yang berbau KKN masih tetap ada di tengah raungan reformasi. Daripada mensubsidi sepakbola kenapa tidak membangun perpustakaan keliling, internet keliling, dan fasilitas lain yang berkaitan dengan pendidikan. Bukan berarti mengganggap sepakbola tidak penting, namun ada yang lebih penting untuk diperhatikan. Jika masyarakat kita pintar (bukan sok pintar) maka pembangunan akan dapat dilakukan dengan baik. Jika masyarakat kita bodoh karena tidak mendapatkan pendidikan yang cukup, maka kita akan menjadi masyarakat yang gampang ditipu termasuk juga oleh pemimpin kita sendiri.
Akhirnya, jika bangsa cukup makan, rumah, dan juga pakaian maka bangsa ini hidup sehat dan mampu menuntut ilmu dengan baik untuk perbaikan generasi yang akan datang.
Langganan:
Postingan (Atom)